Monthly Archives: May 2016

  • 0

  • 0

Jasa Pengiriman Dukung Perekonomian Kaltara

Tags :

Category : Artikel , Berita

TARAKAN,JURNALKALTARA.COM – Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara  masih sangat berpeluang besar untuk terus tingkatkan perekonomian daerah. Salah satu peluang usaha tersebut adalah pos dan jasa pengiriman. Hal ini dikatakan langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Perdagangan Saiful Herman, kemarin (9/6) di Tarakan.
“Sesuai UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos mengatakan bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,” kata Saiful.
Ia berharap Kaltara di usianya yang masih muda ke depan mampu menjadi kota industri. Dimana akan menjadi daya tarik pendatang untuk bekerja memberi kesempatan yang terbuka bagi usaha jasa titipan.
Bidang pengiriman barang didukung faktor perkembangan teknologi, komunikasi dan informatika. Hal ini memicu usaha sektor jasa titipan semakin dinamis. Dikatakan Saiful, meningkatnya pengiriman atau titipan barang tersebut harus ada penanganan responsiF.
“Oleh karena itu, regulasi ini sangat penting di antaranya UU 38 tahun 2009 tentang Pos, PP Nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU 38 tahun 2009 tentang Pos dan Permenkominfo Nomor 32 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos,” sebut SAiful.
Saiful menjelaskan keberadaan regulasi ini menyusul penyerahan kewenangan pengaturan usaha jasa titipan dari Kementerian Perhubungan RI kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kehadiran PP Nomor 15 tahun 2013 juga sebagai regulasi baru usaha jasa titipan, atau yang dalam PP Nomor 15 tahun 2013 disebut penyelenggara pos untuk menggantikan regulasi lama yakni KM Nomor 5 tahun 2005 yang berupa keputusan Menteri Perhubungan.
“Semoga para pelaku usaha jasa titipan dan juga pemerintah kabupaten/kota bisa memahami regulasi ini,” imbaunya. *hmsprov/sahri.


  • 0

DIKLAT PRAJABATAN CPNS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tags :

Category : Artikel , Berita

Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2014. Diklat Prajabatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Diklat Kota Tarakan. Diklat tersebut dimulai pelaksanaannya tanggal 15 Juni s.d. 1 Oktober 2015 bertempat di Badan Diklat Kota Tarakan Jl. Belimbing Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur yang terdiri dari 8 angkatan dengan 289 peserta.

1

Gb. Peserta Diklat Prajabatan berbaris menuju ruang kelas

Menurut Muhamad Ishak, SE. MM. (Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara), pelaksanaan Diklat Prajabatan dengan pola baru ini bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Diklat Prajabatan dapat mewujudkan PNS yang profesional.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang mempuyai peranan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mampunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaaan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan public, serta mampu menjadi perekat dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan salah satu tahapan manajemen ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis diklat tersebut  adalah Diklat Prajabatan.

2

Gb. Suasana proses belajar didalam kelas Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan pola baru ini diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan     Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

3

Gb. Peserta Diklat Prajabatan melakukan outbound di Pantai Amal Tarakan

Untuk mencapai kompetensi PNS yang profesional, struktur kurikulum Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II sama-sama memiliki dua tahap pembelajaran yaitu:Tahap Internalisasi

1. Nilai–Nilai Dasar Profesi PNS;
2. Tahap Aktualisasi Nilai–Nilai Dasar Profesi PNS.

Disamping kedua tahap pembelajaran di atas, Peserta Diklat Prajabatan juga dibekali dengan kemampuan untuk menjelaskan visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan kebijakan instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui ceramah umum/Muatan Teknis Substansi Lembaga.


  • 0

Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik (PUPNS)

Tags :

Category : Artikel , Berita

pupns

Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi dan tugas untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Karenanya untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur Negara diselenggarakanlah pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional

1. baliho edit Gb. Baliho Sosialisasi ePUPNS di Kantor Biro Kepegawaian dan Diklat Pemprov Kaltara

Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan mulai 1 September 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015 di website resmi PUPNS yaitu www. epupns.bkn.go.id. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan / melengkapi data yang belum lengkap / tersedia di database BKN

Adapun Dasar hukum dari pendatan ulang E-PUPNS ini adalah undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Sedangkan Untuk pedomanan Teknisnya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pendatan ulang Pegawai negeri sipil secara Elektronik (E-PUPNS) tahun 2015.

2. presentasi 2Gb. Sosialisasi ePUPNS pada tanggal 5 September 2015 di Hotel Padmaloka Tarakan oleh Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Data Biro Kepegawaian dan Diklat Pemprov Kaltara

Adapun tujuan dari diselenggarakannya PUPN 2015 yaitu :

Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan system informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara;
Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya

Mengingat begitu pentingnya proses PUPNS ini, diharapkan para PNS melakukan pendaftaran diawal periode registrasi agar tidak terjadi penumpukan pendaftar diakhir periode yang akan mengakibatkan server PUPNS mengalami overload dan proses registrasi akan mengalamui kegagalan