Pelantikan Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkungan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

  • 0

Pelantikan Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkungan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Gubernur Dr H Irianto Lambrie secara resmi mengukuhkan dan melantik 597 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (12/1). Pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan madya, pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur.

Irianto mengajak para pejabat yang dilantik untuk menghayati kembali sumpah yang telah diucapkan. Sebab, lanjut Irianto, sumpah tersebut disaksikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran yang dianut.

“Saya berharap agar tetap amanah, sebab sumpah yang telah diucapkan merupakan suatu komitmen kesediaan kita dalam memberikan pengabdian terbaik,” ujar Irianto.

Selain itu, Irianto juga mengimbau agar ASN dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga meninggalkan kesan yang baik. Sebab, jabatan yang diemban merupakan amanah, yang sewaktu-waktu dapat dicabut. “Jabatan tidaklah abadi sehingga kita harus mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, salah satunya meninggalkan kesan yang baik,” ujarnya.

Irianto menginstruksikan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat langsung menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun Kaltara. Irianto juga berpesan agar seluruh ASN mampu bergerak cepat dalam merespons pelayanan publik.

Tak hanya itu, Irianto juga mengingatkan semua pejabat yang berpindah posisi dan jabatan diberi tenggat waktu paling lambat satu minggu hingga Kamis (19/1) depan, untuk melaksanakan serah terima jabatan dan aset termasuk kendaraan operasional disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Saya instruksikan agar yang dilantik dapat bekerja secara nyata dan bergerak cepat serta berorientasi pada hal yang positif dan produktif,” tegasnya.

Tidak kalah pentingnya, Irianto juga menginstruksikan para kepala SKPD harus mampu bekerja sama dengan DPRD. Sebab, undang-undang mengamanatkan SKPD membantu kepala daerah dan DPRD. Termasuk, Irianto juga mengingatkan agar pengelola anggaran semakin berhati-hati dan makin cermat serta cerdas dalam menggunakan anggaran yang dipercayakan.

Irianto mengajak proses pengukuhan dan pelantikan di awal tahun ini dijadikan momentum baru untuk bekerja semakin lebih baik, lebih bermanfaat, lebih produktif dan semakin lebih berorientasi kepada hal-hal yang positif serta bekerja dengan sungguh-sungguh.

 

Irianto juga mengatakan, proses pengisian jabatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Irianto mengimbau kepada bupati/wali kota agar berpedoman pada aturan dalam melakukan pengisian jabatan.

“Ini imbauan sekaligus instruksi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari,” imbuhnya.

Dalam pengisian jabatan, Irianto juga melihat beberapa penilaian terhadap orang yang akan menduduki jabatan tersebut. Misalnya, kedisiplinan, serta kecerdasan dan kemampuan dalam bekerja. “Karena orang yang memiliki kedisiplinan akan bekerja dengan berintegritas serta profesional,” ujarnya.

Selain itu, rekam jejak di tempat sebelumnya juga menjadi salah satu landasan penilaian yang dilakukan. Terdapat 45 organisasi perangkat daerah (OPD), 34 di antaranya telah diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Irianto menyebut, sisanya akan ditunjuk Plt untuk menjalankan roda SKPD. Namun, kata Irianto, Pemprov akan melakukan seleksi terbuka sehingga 11 organisasi perangkat daerah yang belum terisi oleh pimpinan tinggi pratama dapat segera terisi.

“Akan kita lakukan seleksi terbuka, kita sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pada bulan ini akan segera bekerja,” ungkapnya (sumber : humasprov)

 


Loading Facebook Comments ...