Monthly Archives: March 2017

  • 0

Menteri PANRB Imbau ASN, Anggota TNI/Polri Sampaikan SPT Tahunan dan Ikuti Amnesti Pajak

Category : Berita

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 24 Tahun 2017 tentang Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri Tahun 2016 Melalui E-Filing dan Himbauan Mengikuti Amnesti Pajak.

Dalam Surat Edaran yang ditandatanganinya pada 16 Maret 2017 itu, Menteri PANRB Asman Abnur meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN),  Prajurit TNI dan Anggota Polri memperhatikan hal-hal berikut:

  1. Wajib menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satunya menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2016 melalui e-filing. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan kemudahan pelaporan melalui e-filling secara gratis melalui situhtpp://djponline pajak.go.id).
  2. Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki penghasilan lain berupa usaha atau lebih dari 1 (satu) pemberi kerja dan jumlah pendapatan bruto >Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) agar menggunakan form 1770S. Sedangkan bagi yang tidak memiliki penghasilan lain dan bruto menggunakan form 1770SS
  3. Menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri untuk memanfaatkan Amnesti Pajak yang akan berkahir per-31 Maret 2017.

“Dengan ketaatan dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara,  Prajurit TNI dan Anggota Polri sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat,” bunyi akhir Surat Edaran Menteri PAN RB Asman Abnur. (Humas Kementerian PANRB/ES)


  • 0

Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 Tambah 3 Hari

Category : Berita

JAKARTA – Pemerintah merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November silam. SKB perubahan ini merevisi SKB yang sudah ditandatangani ketiga menteri pada 14 April 2016.

Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, libur nasional tahun 2017 yang sebelumnya hanya 14 hari menjadi 15 hari.

Di samping itu, waktu cuti bersama yang sebelumnya hanya ditetapkan empat hari juga ditambah menjadi enam hari. Tambahan cuti bersama meliputi tanggal 2 Januari 2017, dan perubahan cuti bersama Idul Fitri 1438 H. yang semula 23,27,28 Juni 2017 menjadi 27,28,29,30 Juni 2017. (rr/HUMAS MENPANRB)

 

Berikut rincian libur nasional tahun 2017:

– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

 

Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:

– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal


  • 0

Ngewarung Jam Kerja, 13 ASN Terancam Disanksi

 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltara bersama beberapa stakeholder terkait melakukan razia terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di warung kopi dan warung makan saat jam kerja, kemarin (20/3).

Saat dirazia, petugas banyak mendapati ASN tengah berada di warung makan. Ketika dimintai alasan pun banyak yang tidak masuk akal.

Disampaikan Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara, Datu Balam, pihaknya membagi tiga regu dalam sidak tersebut. Hal ini dilakukan agar razia berjalan efektif.

“Kita ke lapangan mulai dari jam 9 mulai. Masing-masing regu bersamaan jalannya langsung ke lokasi tujuan,” terangnya.

Dalam razia kemarin, sebanyak 13 ASN terjaring. Menurut Datu, ASN yang terjaring nantinya akan didata dan akan dibuatkan berita acara untuk dilaporkan ke Gubernur Kaltara. “Apa yang diperintahkan gubernur nanti kita laksanakan,” jelasnya.

Kopi dan Bakpao ditinggal lari saat razia (sumber foto : BKD Dokinfo)

Secara umum, ditambahkannya, alasan yang dilontarkan ASN berada di warung karena urusan dinas. Hal ini jelas tak bisa diterima. “Yang pasti mereka sudah berada di warung saat jam kerja,” bebernya.

Perlakuan Satpol PP terhadap para ASN yang tertangkap basah berada di warung tersebut juga tak seperti razia Satpol PP biasanya. Dikatakan Datu pihaknya hanya mengambil gambar wajah para ASN tersebut untuk didata untuk jadi bahan laporan.

“Kami juga akan konsultasikan dengan Bidang Kepegawaian seperti apa bisa dipotong TPP-nya. Berapa jam dia tidak masuk, itu semua,” tegasnya.

Dikonfirmasi Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa menyebutkan, terkait dengan kegiatan razia ASN sendiri pihaknya mengambil acuan dari Pergub Nomor 50 Tahun 2014 terkait dengan jam kerja. “Jam kerja ASN mulai 7.30 sampai jam 4 sore,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, di dalam lampirannya ASN yang ada kepentingan harus membuat surat izin dari atasannya langsung. “Harus sudah ada blankonya dan diisi. Semacam ada penugasan dari atasannya,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan ada juga yang didapati dan memperlihatkan surat tugasnya. “Tadi ada dari Kementerian Agama (Kemenag) dia memperlihatkan surat tugasnya,” bebernya.

Sementara itu, ditambahkannya, untuk sanksinya sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.

“Kalau di Pergub lebih kepada pengaturan jam kerjanya, tidak ada sanksi yang tertera. ASN keluar pada jam kerja itu sama dengan tidak masuk kerja. Bisa terhitung satu hari tidak kerja,” jelasnya

Sementara itu ia juga menambahkan nantinya untuk sanksi dapat berpengaruh kepada kenaikan pangkat, bahkan korelasinya kepada TPP. (sumber : kaltara-prokal, tan. https://goo.gl/pkPNJD)


  • 0

ASSESSMENT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Category : Berita

 

Pelaksanaan Assessment Dalam Rangkaian Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Di Lingkungan Pemprov Kaltara dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, H. Udin Hianggio, B.Sc.  Laporan Panitia disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Muhamad Ishak,SE,MM. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan, assessment diikuti oleh 68 Peserta yang berasal dari berbagai macam daerah. Dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 48 orang, dari jajaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 15 orang, dari Luar Provinsi Kalimantan Utara seperti dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 orang, Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1 orang, Kementerian Kehutanan sebanyak 1 orang dan Kementerian Keuangan sebanyak 1 orang. Jumlah peserta berdasarkan gender terdiri dari 62 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan  Seleksi Terbuka JPT Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan pada dasarnya pelaksanaan uji kompetensi, ini adalah sebagai wujud amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan RB No. 13 Tahun 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan profil kompetensi para calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan  Pemprov Kaltara melalui pengukuran secara sistematis untuk dapat dijadikan acuan oleh pemegang kebijakan di bidang kepegawaian sebagai bahan pertimbangan. Cara ini dapat menunjukan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kerja Pemprov Kaltara tersebut telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Sesuai amanat UU Nomor 5 disebutkan promosi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan harus memenuhi standar yang dipersyaratkan diantaranya meliputi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang diperlukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen melaksanakan uji kompetensi sebelum melakukan kebijakan pengisian jabatan tinggi secara terbuka. Sebab dengan adanya assessment test, Pemprov Kaltara akan memiliki bank data atau database kompetensi pejabat struktural, sehingga akan memudahkan penerapan kebijakan aparatur yang berbasis merit system atau berupa kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki asn dengan jabatan yang dipercayakan kepada dirinya.

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berharap kepada peserta yang mengikuti seleksi 11 jabatan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dari awal hingga akhir sesuai rangkaian pelaksanaannya sehingga dari tahapan proses seleksi nantinya, jabatan tinggi pratama yang kosong di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan diisi oleh orang yang benar-benar kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Daftar Lampiran Peserta


  • 0

  • 0

PNS Wajib Capai SKP, Sekprov Harapkan Pegawai Pahami Kewenangan

Category : Berita

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Sekprov Kaltara) H Badrun menyatakan PNS wajib mencapai sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ditetapkan.

 

Hal ini berdasarkan penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

“PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang sudah ditetapkan,” katanya saat memberikan arahan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pembinaan SKP dan penilaian kinerja guru (PKG) di ruang serba guna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (2/3).

 

Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara dalam rangka kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kaltara, serta menghadirkan pemateri dari Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin.

 

Menurut Badrun, kegiatan tersebut penting dilaksanakan di usia Provinsi Kaltara yang terbilang muda, mengingat proses pembangunan organisasi di Kaltara diawali pada 2013. “Perlu diadakan kegiatan seperti ini, apalagi menyangkut hal-hal terkait dengan manajemen kepegawaian. Termasuk yang berhubungan dengan SKP dan PKG,” ujarnya.

 

Dia juga berharap seluruh pegawai dapat memahami dan mengimplementasikan aturan tentang organisasi pemerintahan saat ini, khususnya berkaitan dengan disiplin PNS. “Dengan adanya SKP dan PKG ini, dapat menjadi mesin untuk tercapainya tujuan pemerintahan daerah, karena ini sangat dinamis. Dulu namanya DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), sekarang diganti dengan SKP yang lebih objektif,” jelasnya.

 

Disamping itu, selain memahami organisasi, harapan lainnya adalah pegawai dapat memahami kewenangan-kewenangannya. “Saat ini, banyak pegawai yang tidak memahami organisasi sehingga banyak penyelewengan tugas. Kita harapkan dapat menuangkan target-target kewajiban di dalam lembaran kerja SKPD dengan benar,” tutupnya. (humas, bulunganprokal)


  • 0

Buku Profil Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016

Buku Profil Kepegawaian merupakan publikasi rutin Biro Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalimantan Utara yang diterbitkan setiap tahun.

Informasi yang tersaji dalam buku ini merupakan statistik PNS dasar yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai data kuantitas maupun kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan untuk upaya mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera.

Adapun data data yang tersaji didalam buku ini antara lain :

  1. Data PNS Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jabatan/Eselon
  2. Data PNS Dirinci Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
  3. Data PNS Dirinci Menurut Eselon dan Jenis Kelamin
  4. Data PNS Dirinci Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
  5. Data PNS Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
  6. Data Rekapitulasi/Realisasi PNS Mutasi dari Tahun 2013 s.d 2016
  7. Data Rekapitulasi Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM II Tahun 2014 s.d 2016
  8. Data Rekapitulasi Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM III Tahun 2014 s.d 2016\
  9. Data Rekapitulasi Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat PIM IV Tahun 2014 s.d 2016
  10. Data Rekapitulasi Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan Tahun 2014 s.d 2016
  11. Dokumentasi Pemutakhiran Data Tahun 2016 di Kabupaten Nunukan
  12. Dokumentasi Rapat Teknis Operator SIMPEG dan DMS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  13. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Utara
  14. Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Selain Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Materi dapat diunduh pada link berikut :

https://drive.google.com/open?id=0B1q2CIMgDQ14dGhpZ2pObEpwR25CMUQ2NGtQbEs5ZEhPNk1F

https://drive.google.com/open?id=0B1q2CIMgDQ14WjFiOFBmekM1Um9EVUNGS0pFVm55RVlkUUM4


  • 0

Mutasi Pindah Wilayah Kerja

Tags :

Category : PENGUMUMAN

 

Kelengkapan Berkas :

  1. Fotocopy SK CPNS (legalisir)
  2. Fotocopy SK PNS (legalisir)
  3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir(legalisir)
  4. Fotocopy SK Jabatan, SPP, SPMJ bagi Pejabat Struktural (legalisir)
  5. Fotocopy Karpeg (legalisir)
  6. Fotocopy DP3 Tahun Terakhir (legalisir)
  7. Fotocopy SKP Tahun Terakhir (legalisir)
  8. Fotocopy Ijazah (legalisir)
  9. Pas Foto ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  10. Surat Pernyataan Menerima dari daerah/instansi asal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kabupaten/Provinsi/Vertikal)
  11. Surat Persetujuan Melepas dari daerah/instansi asal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kabupaten/Provinsi/Vertikal)
  12. Surat Keterangan/Pernyataan oleh Pejabat Berwenang minimal eselon II tentang
  13. Tidak pernah atau sedang proses menjalani hukuman disiplin atau proses pengadialn
  14. Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri
  15. Tidak sedang tersangkut hutan dengan pihak Bank atau pihak lainnya
  16. Tidak sedang menjalani tugas atau ijin belajar

  • 0

Ujian Dinas

Category : PENGUMUMAN

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 200 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2002

Syarat:

Sekurang-kurangnya telah 2  (dua) tahun dalam pangkat:

  1. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I
  2. Penata Tingkat II, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II

Dilengkapi dokumen pendukung:

  1. Rekomendasi dari Instansi yang ditandatangani oleh kepala SKPD
  2. Untuk Calon Peserta Ujian Dinas yang berasal dari Kabupaten/Kota, selain rekomendasi dari Instansi juga wajib disertai rekomendasi/pengantar dari BKD/BKDD Kabupaten/Kota
  3. Fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Asli Penilaian Prestasi Kinerja PNS (SKP) terdiri dari : Lembar Sasaran Kerja PNS, Lembar Penilaian Sasaran Kerja PNS dan Lembar Penilaian Kerja PNS selama2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir
  5. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4, menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan latar belakang merah masing-masing 3 lembar
  6. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah
  7. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, sedang dan berat) dari Kepala SKPD

Tidak sedang dalam keadaan:

  1. Diberhentinkan sementara dari Jabatan Negeri
  2. Menerima uang tunggu
  3. Cuti diluar tanggungan Negara
  4. Proses hukuman displin baik ringat, sedang maupun berat, dibuktikan dengan surat penyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan

Melampirkan fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Bagi pemegang jabatan struktural melampirkan fotokopi SK Jabatan yang telah disahkan pejabat yang berwenang

 


  • 0

Pemberian Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Tags :

Category : PENGUMUMAN

 

Persyaratan Umum :

  1. Berstatus ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  2. Surat Permohonan Pengajuan Izin Belajar
  3. Surat rekomendasi pimpinan SKPD
  4. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  5. Fotocopy DP3/SKP 2 (dua) tahun terakhir dan setiap penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya berunsur nilai baik
  6. Fotocopy KARPEG yang telah dilegalisir
  7. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir
  8. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir
  9. Bagi yang memegang Jabatan Struktural melampirkan Fotocopy SK Jabatan Terakhir
  10. Pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau Swasta yang terakreditasi minimal B, bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali Universitas Terbuka

Persyaratan Khusus

  1. Program Diploma III/Sederajat
    1. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat
    2. Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. I/II.b
    3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun dan
    4. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Program Diploma IV/S1

  1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat
  2. Pangkat Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk. II/c
  3. Usia maksimal 40 (empat puluh) tahun
  4. Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Program S2

  1. Pendidikan minimal Diploma IV/S1
  2. Pangkat Golongan Ruang Minimal Penata Muda/IIIa
  3. Batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan

Program S3

  1. Pendidikan minimal s2;
  2. Pangkat Golongan Ruang minimal Penata Muda I/III.b
  3. Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan
  4. Ilmu Sosial maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
  5. Ilmu eksakta maksimal 4 (empat) tahun, kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan disesuaikan dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan

Semua Persyaratan dikirim dengan bentuk pdf melalui email ijinbelajar.kaltara@gmail.com

Pemohon Izin belajar wajib memiliki alamat email pribadi yang masih aktif.