Category : Artikel , Berita , PENGUMUMAN
Untuk Tata Cara Pendaftaran, Form Kelengkapan beserta Informasi & Formasi Lengkap silahkan | Download Disini atau disini
Informasi Update kunjungi tautan dibawah ini :
Tanjung Selor – Turnamen Futsal yang diadakan oleh dinas PU dan TR Provinsi Kaltara diadakan tanggal 24-27 November 2016 di Lapangan Futsal Brizzi Tanjung Selor yang beralamatkan di Sabanar lama. Tim BKD FC yang turun di Pertandingan / turnamen futsal PU CUP 2016 ini yaitu, Aden (12), Andra (27), Ari (17), Bayu (6), Tanjung (21), sedangkan yang ada di bangku cadangan yaitu Ipul (46), Joel (24), Ardi (23), Alex (1), Katimin (7), Dedy (22) dan Official Icha (76). Pertandingan Pertama Tim BKD FC vs tim DPU Kab. Bulungan dengan Skor 9-2 yang di menangkan tim BKD FC, Ke Esokan Hari tim BKD FC vs tim Biro Pemerintahan Umum dengan skor 6-2 yang dimenangkan Oleh Tim BKD, dan pada Sore harinya di hari yang sama BKD FC vs Tim dari Biro Umum dengan Skor 11-2 yang dimenangkan oleh Tim BKD FC. Dan akhir Tim BKD FC Memasuki Semi Final.
Pada minggu pagi semi final dilaksanakan tepat pada pukul kurang lebih 09.40, yang bertanding di semi final turnamen futsal PU CUP 2016 yaitu tim BKD FC vs tim DPU TR, dalam pertandingan tersebut ke dua tim bermain sangat bagus, dan akhirnya BKD FC merebut Tiket ke Final usai mengalahkan tim dari DPUTR dengan kedudukan akhir 8-6.
Turnamen Futsal PU CUP II telah berakhir, Tim Futsal BKD FC vs Tim Futsal Sat Pol PP Kaltara melaju ke partai final yang berlangsung di lapangan futsal Brezzy Land tadi malam (27/11/16).
Laga pada partai final berjalan sengit, kedua tim saling jual beli serangan. Babak pertama kedua tim bermain imbang 1-1. BKD coba mendominasi jalannya pertandingan, tapi selalu berhasil dipatahkan tim Futsal Pol PP. Hingga peluit dibunyikan paruh babak pertama skor tak berubah.
Foto Bersama : ke 2 Tim foto bersama dengan perwakilan DPUTR dan dengan wasit yang memimpin partai final yang menemukan tim BKD FC Kaltara vs tim Futsal Sat Pol PP Kaltara, Malam (27/11/16)
Usai turun minum, serangan kembali dilakukan tim Futsal Sat Pol PP ke jantung pertahanan BKD. Namun kokohnya pertahanan BKD, membuat pemain Sat Pol PP kesulitan membobol gawang. Sat Pol PP berhasil menambah satu gol, membuat kedudukan sementara 2-1. BKD berhasil membuat kedudukan menjadi imbang 2-2.
Peluit panjang dibunyikan wasit tanda berakhir pertandingan, dengan Skor Tipis 3-2 yang di menangkan Tim Futsal Pol PP Kaltara. ( dok. BKD )
Gb. Kepala Bagian Dokumentasi Informasi Sedang Memaparkan Laporan Kegiatan Panitia
Sesuai amanat dari undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah & Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi maka Biro Kepegawaian dan Diklat mengadakan acara koordinasi dan Bimtek SAPK dalam rangka pengalihan PNS Kabupaten Kota Ke Provinsi. Acara ini dihadiri oleh wakil dari 5 kabupaten kota se provinsi kalimantan utara terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendididikan serta narasumer dari BKN Regional VIII Banjarmasin.
Gb. Peserta Koordinasi Sedang Mendengarkan Sambutan Kepala Regional VIII BKN Bajarmasin
Dalam sambutannya, Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kaltara M. Sihak SE, MM. mengatakan bahwa kriteria PNS yang akan dialihkan ke pusat menurut Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 yaitu :
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah:
a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru pada satuan pendidikan menengah;
b. Pegawaia Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah, yang terdiri atas:
1) Pengawas Sekolah;
2) Kepala Sekolah;
3) Pengelola Laboratorium/Bengkel;
4) Pranata Laboratorium Pendidikan;
5) Pengelola Perpustakaan;
6) Pustakawan;
7) Pejabat Pengawas dan Pelaksana
Gb. Peseta Membuat Kelompok Berdasarkan Kabupaten Kota
Langkah-Langkah Yang Telah Dilakukan
Gb. Sesi Tanya Jawab
TARAKAN,JURNALKALTARA.COM – Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara masih sangat berpeluang besar untuk terus tingkatkan perekonomian daerah. Salah satu peluang usaha tersebut adalah pos dan jasa pengiriman. Hal ini dikatakan langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Perdagangan Saiful Herman, kemarin (9/6) di Tarakan.
“Sesuai UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos mengatakan bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan,” kata Saiful.
Ia berharap Kaltara di usianya yang masih muda ke depan mampu menjadi kota industri. Dimana akan menjadi daya tarik pendatang untuk bekerja memberi kesempatan yang terbuka bagi usaha jasa titipan.
Bidang pengiriman barang didukung faktor perkembangan teknologi, komunikasi dan informatika. Hal ini memicu usaha sektor jasa titipan semakin dinamis. Dikatakan Saiful, meningkatnya pengiriman atau titipan barang tersebut harus ada penanganan responsiF.
“Oleh karena itu, regulasi ini sangat penting di antaranya UU 38 tahun 2009 tentang Pos, PP Nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU 38 tahun 2009 tentang Pos dan Permenkominfo Nomor 32 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos,” sebut SAiful.
Saiful menjelaskan keberadaan regulasi ini menyusul penyerahan kewenangan pengaturan usaha jasa titipan dari Kementerian Perhubungan RI kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kehadiran PP Nomor 15 tahun 2013 juga sebagai regulasi baru usaha jasa titipan, atau yang dalam PP Nomor 15 tahun 2013 disebut penyelenggara pos untuk menggantikan regulasi lama yakni KM Nomor 5 tahun 2005 yang berupa keputusan Menteri Perhubungan.
“Semoga para pelaku usaha jasa titipan dan juga pemerintah kabupaten/kota bisa memahami regulasi ini,” imbaunya. *hmsprov/sahri.
Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2014. Diklat Prajabatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Diklat Kota Tarakan. Diklat tersebut dimulai pelaksanaannya tanggal 15 Juni s.d. 1 Oktober 2015 bertempat di Badan Diklat Kota Tarakan Jl. Belimbing Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur yang terdiri dari 8 angkatan dengan 289 peserta.
Gb. Peserta Diklat Prajabatan berbaris menuju ruang kelas
Menurut Muhamad Ishak, SE. MM. (Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara), pelaksanaan Diklat Prajabatan dengan pola baru ini bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Diklat Prajabatan dapat mewujudkan PNS yang profesional.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang mempuyai peranan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mampunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaaan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan public, serta mampu menjadi perekat dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut diatas perlu dilaksanakan salah satu tahapan manajemen ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis diklat tersebut adalah Diklat Prajabatan.
Gb. Suasana proses belajar didalam kelas Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan pola baru ini diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.
Gb. Peserta Diklat Prajabatan melakukan outbound di Pantai Amal Tarakan
Untuk mencapai kompetensi PNS yang profesional, struktur kurikulum Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II sama-sama memiliki dua tahap pembelajaran yaitu:Tahap Internalisasi
1. Nilai–Nilai Dasar Profesi PNS;
2. Tahap Aktualisasi Nilai–Nilai Dasar Profesi PNS.
Disamping kedua tahap pembelajaran di atas, Peserta Diklat Prajabatan juga dibekali dengan kemampuan untuk menjelaskan visi, misi, tugas pokok, fungsi, dan kebijakan instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui ceramah umum/Muatan Teknis Substansi Lembaga.
Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi dan tugas untuk menyimpan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Karenanya untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur Negara diselenggarakanlah pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional
1. baliho edit Gb. Baliho Sosialisasi ePUPNS di Kantor Biro Kepegawaian dan Diklat Pemprov Kaltara
Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) nasional merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online dan dilaksanakan mulai 1 September 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2015 di website resmi PUPNS yaitu www. epupns.bkn.go.id. Untuk proses pemutakhiran data ini setiap PNS memulai dengan melakukan pemeriksaan data yang tersedia dalam database kepegawaian BKN dan selanjutnya PNS, melakukan perbaikan data yang tidak sesuai serta menambahkan / melengkapi data yang belum lengkap / tersedia di database BKN
Adapun Dasar hukum dari pendatan ulang E-PUPNS ini adalah undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Sedangkan Untuk pedomanan Teknisnya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pendatan ulang Pegawai negeri sipil secara Elektronik (E-PUPNS) tahun 2015.
2. presentasi 2Gb. Sosialisasi ePUPNS pada tanggal 5 September 2015 di Hotel Padmaloka Tarakan oleh Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Data Biro Kepegawaian dan Diklat Pemprov Kaltara
Adapun tujuan dari diselenggarakannya PUPN 2015 yaitu :
Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan system informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara;
Membangun kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya
Mengingat begitu pentingnya proses PUPNS ini, diharapkan para PNS melakukan pendaftaran diawal periode registrasi agar tidak terjadi penumpukan pendaftar diakhir periode yang akan mengakibatkan server PUPNS mengalami overload dan proses registrasi akan mengalamui kegagalan
Usai pelaksanaan Upara Peringatan HUT Kaltara ke-3 di Lapangan gathis, Jumat (22/4). Peringatan hari jadi ini, saya harapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat sebagai momentum untuk semakin memantapkan niat, tekad dan semangat untuk mengantarkan Kaltara menjadi yang terdepan.
Saya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kaltara untuk selalu mengenang jasa-jasa pengurus dan inisiator terbentuknya provinsi bungsu di Tanah Air.Selain itu, tentunya sebagai momentum untuk instropeksi dan alat koreksi atas pembangunan-pembangunan yang belum dicapai. Kemudian bagaimana masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat untuk bisa secepatnya dicarikan solusi yang terbaik.
Usai kegiatan di Lapangan Agathis, saya bersama rombongan ke tepian Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor. Di pinggir sungai Kayan, kami melepas 1.000 ekor bibit ikan patin. Sektor perikanan merupakan andalan Provinsi Kaltara. Untuk itu, supaya populasi ikan tetap terjaga, kami lakukan restrocking ikan seperti patin. Sebab keberadaannya saat ini terus mengalami penurunan.
