Ngewarung Jam Kerja, 13 ASN Terancam Disanksi

  • 0

Ngewarung Jam Kerja, 13 ASN Terancam Disanksi

 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltara bersama beberapa stakeholder terkait melakukan razia terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di warung kopi dan warung makan saat jam kerja, kemarin (20/3).

Saat dirazia, petugas banyak mendapati ASN tengah berada di warung makan. Ketika dimintai alasan pun banyak yang tidak masuk akal.

Disampaikan Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara, Datu Balam, pihaknya membagi tiga regu dalam sidak tersebut. Hal ini dilakukan agar razia berjalan efektif.

“Kita ke lapangan mulai dari jam 9 mulai. Masing-masing regu bersamaan jalannya langsung ke lokasi tujuan,” terangnya.

Dalam razia kemarin, sebanyak 13 ASN terjaring. Menurut Datu, ASN yang terjaring nantinya akan didata dan akan dibuatkan berita acara untuk dilaporkan ke Gubernur Kaltara. “Apa yang diperintahkan gubernur nanti kita laksanakan,” jelasnya.

Kopi dan Bakpao ditinggal lari saat razia (sumber foto : BKD Dokinfo)

Secara umum, ditambahkannya, alasan yang dilontarkan ASN berada di warung karena urusan dinas. Hal ini jelas tak bisa diterima. “Yang pasti mereka sudah berada di warung saat jam kerja,” bebernya.

Perlakuan Satpol PP terhadap para ASN yang tertangkap basah berada di warung tersebut juga tak seperti razia Satpol PP biasanya. Dikatakan Datu pihaknya hanya mengambil gambar wajah para ASN tersebut untuk didata untuk jadi bahan laporan.

“Kami juga akan konsultasikan dengan Bidang Kepegawaian seperti apa bisa dipotong TPP-nya. Berapa jam dia tidak masuk, itu semua,” tegasnya.

Dikonfirmasi Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai, Biro Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa menyebutkan, terkait dengan kegiatan razia ASN sendiri pihaknya mengambil acuan dari Pergub Nomor 50 Tahun 2014 terkait dengan jam kerja. “Jam kerja ASN mulai 7.30 sampai jam 4 sore,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, di dalam lampirannya ASN yang ada kepentingan harus membuat surat izin dari atasannya langsung. “Harus sudah ada blankonya dan diisi. Semacam ada penugasan dari atasannya,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan ada juga yang didapati dan memperlihatkan surat tugasnya. “Tadi ada dari Kementerian Agama (Kemenag) dia memperlihatkan surat tugasnya,” bebernya.

Sementara itu, ditambahkannya, untuk sanksinya sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.

“Kalau di Pergub lebih kepada pengaturan jam kerjanya, tidak ada sanksi yang tertera. ASN keluar pada jam kerja itu sama dengan tidak masuk kerja. Bisa terhitung satu hari tidak kerja,” jelasnya

Sementara itu ia juga menambahkan nantinya untuk sanksi dapat berpengaruh kepada kenaikan pangkat, bahkan korelasinya kepada TPP. (sumber : kaltara-prokal, tan. https://goo.gl/pkPNJD)